Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung

Undang-undang republik Indonesia No.42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden

Menjaga independensi penyelenggara pemilu : disertai undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu

Perkara-perkara politik dan pilkada di pengadilan 2

Pemilihan kepala daaerah

Dasar Hukum pendirian dan pembubaran ORMAS (organisasi kemasyarakatan)

Profil singkat organisasi kemasyarakatan gerakan fajar nusantara (GAFATAR)

Undang-undang penyelenggara pemilu

Undang-undang pemilu (pemilihan umum) : undang-undang RI nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum

Undang-undang no. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum

Undang-undang no. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (ORMAS) disertai penjelasan dan uu no. 8 tahun 1985