Hukum acara peradilan tata usaha negara : berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dilengkapi dengan hukum pidana korupsi)

Beberapa sistem tentang kontrol segi hukum terhadap pemerintah

Hukum acara peradilan tata usaha negara

Kepala daerah dan pengawasan dari pusat

Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara

Hukum administrasi negara

Kajian yuridis terhadap kedudukan peranan Bappeda dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (studi pada Bappeda provinsi Sumatera Utara)

Hukum administrasi negara

Hukum administrasi negara

Pokok-pokok peradilan tata usaha negara

Undang-undang peradilan tata usaha negara : undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara beserta perubahan pertama dan kedua